APERSI – Kemenkopolhukam Serius Berantas Pungli

0
144

 

Jakarta, Urbancity.id – Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Indonesia (APERSI) bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) serta Kepolisian Republik Indonesia menyatakan serius untuk memberantas aksi pungutan liar (Pungli) di sektor properti.

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Melalui Satgas Saber Pungli, APERSI akan terlibat aktif memberantas praktik-praktik tak bertanggung jawab yang merugikan sektor properti selama ini.

“Kami ini adalah pelaku pembangunan perumahan untuk MBR yang dibatasi oleh pemerintah dalam hal harga. Anggaran perusahaan juga sudah jelas berapa besarannya, sehingga jika ada pungutan-pungutan liar tentu akan sangat mengganggu keuangan dan ini dapat merusak tatanan serta kinerja pengembang dalam mewujudkan rumah terjangkau,” ungkap Junaedi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI, saat pelantikan pengurus, di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Dikatakan Junaedi, praktek pungli masih terjadi saat pengurusan perizinan termasuk proses sertifikasi tanah untuk perumahan. Selama ini seringkali terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan perizinan yang berlaku dengan praktik di lapangan terutama soal penentuan biaya administrasi. Akibatnya, biaya perizinan yang harus ditanggung perusahaan membengkak hingga 10 kali lipat dari ketentuan normal.

“Kami akan diskusi intens dengan tim Saber termasuk melakukan pembinaan sekaligus sebagai penghubung dalam menyelesaikan problematika perizinan di sektor properti. Dengan kehadiran tim Saber Pungli, diharapkan bisa menekan praktek pungli di lapangan,  sehingga biaya dan waktu pembangunan rumah MBR bisa lebih efisien,” tutur Junaidi.

Junaedi juga berharap agar pemerintah memperbanyak pilihan model pembiayaan bagi kememilikan rumah MBR. Untuk itu, rencana skema pembiayaan melalui Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) oleh pemerimtah agar segera dijalankan. “Jika program pembiayaan perumahan yang baru bisa dijalankan, maka kami optimis dapat mengatasi masalah penting di bidang perumahan secara perlahan namun pasti akan teratasi. Pun masyarakat bisa menikmati suku bunga kredit yang lebih rendah,” imbuhnya.

Dia mengakui selama periode pertama kepemimpinannya di APERSI hingga saat ini masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi pengembang. Selain Pungli, sejumlah aturan serta sistem berbasis teknologi informasi di bidang perumahan juga menambah daftar kendala yang harus segera dituntaskan. Oleh karena itu, pada kepengurusan APERSI periode kedua ini, ia berharap agar seluruh stakeholders terkait perumahan rakyat bisa saling mendukung untuk kemudahan pembangunan rumah MBR oleh pengembang.

Junaedi Abdillah kembali memimpin DPP APERSI periode 2021 – 2025, setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) beberapa waktu lalu. Ia merupakan calon tunggal dalam Munas tersebut, dan kembali berpasangan dengan Daniel Djumali sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Transformasi

Pada kepengurusan periode kedua ini Junaidi mengajak seluruh anggota APERSI untuk meningkatkan kinerja guna memenuhi kebutuhan rumah sekaligus mendukung program sejuta rumah. Adapun jumlah anggota APERSI aktif di seluruh Indonesia saat ini mencapai 3.000 developer.

Strateginya adalah bertransformasi menyesuaikan kondisi saat ini dengan memanfaatkan teknologi. Menurutnya, masa pandemi ini menuntut segala aktifitas menggunakan teknologi dan sudah makin jarang yang manual.

Sementara, masih banyak pengembang khususnya di daerah yang masih mengandalkan sistem manual dalam kegiatannya. “Kami akan sering mengadakan pelatihan kepada anggota agar lebih dekat dengan teknologi. Pendaftaran anggota juga cukup melalui online sehingga tidak harus mengumpulkan berkas-berkas secara manual,” pungkas Junaidi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here